Pemantapan Teori dan Praktik Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

Pemantapan Teori dan Praktik Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

Pemantapan Teori dan Praktik Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

Melanjutkan Kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional 2019 yang digelar oleh Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom) UIN Jakarta bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, materi tentang urgensi sertifikasi, filosofi, pelayanan kesehatan dan regulasi haji disampaikan oleh pakar sebagai penguatan pemahaman teori dan praktik kepada peserta sertifikasi di Gedung Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Selasa (19/ 11).

Direktur Bina Haji dan Umroh, Khoirizi Dasir, dalam materi tentang Kebijakan Pembinaan Ibadah Haji, mengungkapkan lima faktor pendukung indeks kepuasan jemaah haji, yakni peran petugas haji, kepatuhan dan disiplin jamaah, dukungan pemerintah Arab Saudi, kesamaan cara pandang serta ketersediaan layanan. Selain itu juga harus menjunjung tinggi lima nilai budaya kerja, seperti integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan.

“Petugas haji menjadi agen penggerak yang harus mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan ibadah haji yakni pembinaan, pelayanan dan perlindungan,” ujarnya.

A. Baidhowi dalam pemaparan materi tentang Filosofi/ Hikmah dan Spiritual Ibadah Haji mengatakan, ikhlas adalah dasar untuk mendapatkan kemabruran dan kemukhsinan haji.

“Awal orang untuk mendapat pahala, tergantung niat masing-masing”, ungkapnya.

Kemudian, ia menghimbau kepada peserta dalam melaksanakan thawaf, sa’i, berada di Arafah dan sebagainya untuk diniatkan ibadah.

“Latihan spiritual ala Rasulullah Saw. ketika pergi haji. Ketika makan, namun rasanya tidak enak, diniatkan hanya untuk ibadah,” jelasnya.

Kepala Kapus Kesehatan Haji DepKes RI, Eka Yusuf Singka, menjelaskan poin-poin penting terkait Kebijakan Pelayanan Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji, tujuan Penyelenggaraan Kesehatan Haji terdapat dalam Permenkes No. 62 Tahun 2016 yaitu mencapai kondisi istithaah kesehatan jemaah haji, mengendalikan faktor resiko kesehatan haji, menjaga agar jamaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, perjalanan dan tanah suci, mencegah terjadinya transisi penyakit menular yang mungkin, memaksimalkan peran serta masyarakat yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh masyarakat dan tokoh profesional seperti dosen.

Ia juga mengatakan ada empat hal yang menyebabkan kesehatan jemaah haji mendapatkan tempat yang baik secara manajemen dan luar negeri.

“Pertama, terdapat komitmen politik telah terbentuk. Kedua, sistem komputerisasi haji terpadu. Ketiga, pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat,” paparnya.

Dalam Ibadah haji ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan jemaah di Arab Saudi.

“Lingkungan sosial. Arab memiliki cuaca panas, dehidrasi, debu. Di sana situasinya berbeda. Fasilitas pelayanan. Aktivitas fisik. Kalau beliau lagi sakit, tolong jaga kondisinya (kesehatan),” jelasnya.

Faktor tersebut bisa dikendalikan dengan cara memakai masker, minum air yang cukup dan memakai payung supaya mengurangi dehidrasi, kemudian metabolik dan perilaku.

Selain itu, beberapa persiapan penyelenggaraan kesehatan haji antara lain jamaah haji harus disiapkan, menyiapkan petugas yang amanah, resposif, inovatif, fasilitas sarana seperti ambulance dan obat dan yang terakhir strategi. Keempat ini harus jalan dengan baik.

Sebelum sesi berakhir, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Sri Ilham Lubis, memaparkan materi tentang Pelayanan Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi 2020. Regulasi penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2019. Sedangkan Pemerintah Arab Saudi, mengeluarkan regulasi oleh Kementerian Haji Arab Saudi yang namanya Taalimatul Hajj yang mencakup pengorganisasi penyelenggaraan haji.

“Diterbitkan tiap tahun. Menjadi lampiran MoU yang tiap tahun ditandatangani Menteri Agama. Isinya pasal-pasal berlaku untuk semua negara. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah jumlah kuota yang diberikan untuk masing-masing negara,” jelasnya.

MoU ini berisi beberapa regulasi yaitu negara pengirim jamah haji harus tunduk terhadap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Arab. Kemudian, menyepakati jumlah kuota untuk Indonesia. Kebijakan yang harus dilaksanakan semua negara, perekaman fingerprint 10 jari dan bio metrics.

Dalam sesi materi yang disampaikan, peserta sangat antusias dengan bertanya dan memberikan klarifikasi terutama terkait pelayanan haji yang dialami selama setahun lalu. Ada yang mengevaluasi dan memberi saran dalam materi pelayananan kesehatan jemaah haji. (cc/mar)